Selasa, 03 April 2012

TENTANG PELAYANAN PUBLIK

1. Jelaskan konsep pelayanan publik dan pengkategoriannya pelayanan publik serta konsep eksternalitas dan manfaatnya dalam menjelaskan pengkategorian pelayanan publik ? Jawaban : Dalam sejarah perjalanan administrasi publik, pelayanan publik semula dipahami secara sederhana sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut pelayanan publik, munculnya gerakan New Publik Management (NPM) di negara-negara maju telah menimbulkan tekanan terhadap praktik penyelenggaraan layanan publik dinegara-negara tersebut. Keinginan untuk melakukan transpormasi praktik manajemen pelayanan publik dengan mengadopsi nilai-nilai yang selama ini berkembang disektor bisnis, seperti entrepreneurship, kepedulian pada pengguna, serta orientasi pada revenue-generating dan penghasilan telah mendorong terjadinya perubahan yang sangat berarti dalam praktik pelayanan publik termasuk dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam system otonomi daerah telah terjadi perpindahan sebagian kewenangan yang tadinya berada di pemerintahan pusat diserahkan ke kepada daerah otonom. Sehingga daerah otonom dapat lebih tanggap terhadap tuntutan masyarakat berdasar kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat di daerah tersebut. Bangunan dan kelembagaan menjadi penting di lakukan sebagai dasar merancang standart pelayanan publik yang optimal. Idealnya otonomi daerah member dampak nyata dalam peningkatan layanan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kemajuan teknologi juga diharapkan menjadi alternative terpenuhinya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut hendaknya menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah di setiap tingkatan pemerintahan Untuk terjaminnya kesejahteraan sosial, konstitusi Bangsa Indonesia menjamin setiap orang : *. “……Berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanankesehatan….” *. “……Berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan ….” *. “…..Berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; dan berhak mempunyai hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secra sewenang-wenang oleh siapapun ….” Untuk memenuhi hak warga negara tersebut maka negara mempunyai kewajiban : *. “…… Mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan ….” *. “…….Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak…” Berkaitan desentralisasi pelayanan publik, berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 13 dan 14, pemerintah daerah mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2. Penyediaan sarana dan prasarana umum 3. Penanganan bidang kesehatan 4. Penyelenggaraan pendidikan 5. Penanggulangan masalah sosial 6. Pelayanan bidang ketenagakerjaan 7. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah 8. Pelayanan pertanahan 9. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil 10. Pelayanan administrasi umum pemerintahan 11. Pelayanan administrasi penanaman modal 12. Dan penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. Dengan konsep demikian, pemahaman yang benar tentang pelayanan publik ini menjadi penting. Pelayanan publik harus dijadikan instrument akuntabilitas atas penggelolaan kegiatan yang dibiayai dengan uang publik. Pelayanan publik ini mempunyai arti penting terutama bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat yang ditujukan dalan menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill), hak-hak dasar manusia. Menurut Jim St George, pengertian hak-hak dasar manusia tersebut sebagai hak ekonomi, sosial, dan budaya yakni hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk membebaskan dirinya dari kemiskinan, keterasingan dan keterbelakangan. Dalam pelayanan tersebut, dapat dikategorikan sebagai pelayanan publik, meliputi : 1. Kriteria pertama yang biasanya digunakan adalah sifat dari barang dan jasa itu sendiri (Stiglitz, 2000; Ostrom, Gradner & Walker, 1994) . Barang dan jasa yang termasuk dalam kategori barang publik atau barang yang memiliki eksternalitas (nilai (manfaat atau ongkos) yang diterima masyarakat yang tidak diperhitungkan dalam harga atau biaya produksi) tinggi biasanya tidak dapat diselenggarakan oleh korporasi atau diserahkan kepada pasar karena mereka tidak dapat mengontrol siapa yang mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Misalnya pendidikan dasar, pelayanan kesehatan preventif dan dasar, pertahanan negara, pembersihan pencemaran udara dan pembangunan jalan umum. Semua pelayanan tersebut adalah pelayanan yang sangat penting dan harus disediakan oleh negara. 2. Kriteria kedua yang dapat digunakan untuk mendefinisikan pelayanan publik adalah tujuan dari penyediaan barang dan jasa sesuai dengan misi negara. Walaupun barang dan jasa itu bersifat privat, dapat dikatakan sebagai pelayanan publik. Tujuan dan misi ini biasanya diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.. Dengan demikian , Konsep pelayanan publik dalam arti yang sempit, pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawab kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar. Konsep ini , menekankan bagaimana pelayanan publik berhasildiberikan melalui suatu Delivery system yang sehat. Pelayanan publik ini dapat sehari-hari dilihat pada bidang administrasi, keamanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, telekomunikasi, transportasi, bank dan sebagainya. Tujuan pelayanan publik adalah menyediakan barang dan jasa yang terbaik bagi masyarakat. Barang dan jasa yang terbaik adalah yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik yang terbaik adalah yang memberikan kepuasan terhadap publik, kalau perlu melebihi harapan publik. Dalam arti yang luas, konsep pelayanan publik (public service ) identik dengan public administration yaitu, berkorban atas nama orang lain dalam mencapai kepentingan publik (lihat J.L. Perry 1989:625. Dalam Yeremias T Keban , 2001 - etika pelayanan publik di majalah perencanaan pembangunan edisi 24). Dalam konteks ini pelayanan publik lebih di titik beratkan kepada bagaimana elemen-elemen administrasi publik seperti policy making, desain organisasi, dan proses manajemen di manfaatkan untuk mensukseskan pemberian Pelayanan publik , dimana pemerintah merupaka pihak provider yang diberi tanggung jawab. 2. Jelaskan tentang pilihan strategi pengembangan pelayanan publik menurut beberapa ahli ! Jawaban : Pilihan strategi pengembangan pelayanan publik menurut beberpa ahli antara lain : a. Menurut Kevin P. Kearns (2000), Private Sector Strategis for Social Menurut Kevin P Kearns terdapat tiga macam pendekatan yang biasa dipakai untuk menyusun strategi dalam rangka mewujudkan tujuan baik organisasi publik meupun privat yakni;: 1). Pendekatan Analitis (Analytical approach) Pendekatan ini bertujuan untuk merekomendasikan penggunaan analisis logic and in-depth yang guna meningkatkan kemampuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi dengan menyesuaikan lingkungannya. 2). Pendekatan Visioner (Visioning approach) Pendekatan ini, diawali dari visi seorang pemimpin terhadap organisasi, kemudian atas dasar itu menetapkan sumber-sumber dan kompetensi yang diperlukan untuk mewujudkan visi tersebut. 3). Pendekatan Inkremental (Incremental approach) Pendekatan ini, untuk menetapkan strategi tahap demi tahap guna mengatasi masalah dan peluang pemunculannya dan memperkenalkan semua srategi dan taktik bersama dipergunakan di seluruh bagian organisasi. Menurut Lindblom pendekatan ini lebih cocok dipakai di organisasi pemerintahan karena peluang terjadinya tawar menawar (bargaining), Komprmi (compromising), dan maneuver politik (political maneuvering) ada di sana. Kearns menawarkan adanya empat macam strategi yang bisa dipilih untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu ; 1). Growth Strategies (Strategi Pertumbuhan). 2). Retrenchment Strategies (strategi meningkatkan efisiensi) 3). Stability Strategies ( Strategi stabilitas) 4). Collaborative Strategies (Strategi Kolaborasi) b. M. Turner dan D. Hulme (1997), Governance, Administration and Development. Menurut Turner & Hulme dengan memodifikasi pandangan Grindle dan Thomas tentang proses perubahan kebijakan strategi pengembangan pelayanan di Negara berkembang dibagi menjadi dua macam strategi pelayanan yaitu : 1). Sociaty Centered Strategi Menurutnya srategi yang berpusat pada masyarakat dibagi menjadi 3 macam yaitu : a). Social clas analysis Pilihan strategi ini merupakan produk dari konflik yang terjadi antar kelas-kelas sosial yang memperebutkan sumber-sumber ekonomi, utamanya kelas yang mendominasi dan yang ter subordinasi. Sebagai contoh kelompok yang mendominasi adalah kaum borjuasi, adalah kelas yang mampu menguasai kekuasaan pemerintahan yang memegang hegemony hokum, institusi dan ideology. b). Pluralism Strategi ini melihat bahwa kebijakan strategis adalah produk dari konflik, tawar menawar dan pembentukan koalisi antara kelompok yang besar di masyarakat yang mengorganisir diri untuk memproteksi dan memajukan kpentingan bersama anggotanya. c). Public Choice Strategi ini mempunyai pandangan hamper mirip dengan pluralism akan tetapi masing-masing kelompok berusaha memperoleh fasilitas akses dari pemerintah terhadap barang publik khususnya dari segi economic ideas of afficiency, consumer preferences and advantage of market opportunities. 2). State – Centered strategy Startegi ini memiliki tiga varian, yaitu: a) Rational actor Strategi ini mirip publik choice yang percaya bahwa para actor yaitu apakah pribadi, pemerintah, dan agensi-agensi lain berprilaku sebagai pemilih yang rasional b) Bureaucratic politics Strategi ini, melihat struktur negara sebagai suatu arena di mana para pejabat pemerintah terlibat dalam maneuver politik (perumusan dan pelaksanaan strategi) untuk menjamin terdapatnya dampak yang diinginkan. c) State Interest Startegi ini, melihat bahwa negara memiliki otonom yang besar dalam penetapan kebijakan strategi untuk menjamin terpeliharanya kepentingan kolektif. c. Alan Norton (1997), International Handbook of Local and Regional Govermment Dalam hal strategi pengembangan pelayanan publik Alan Norton lebih banyak melihat pada perumusan strategi implementasi pelayanan langsung kepada masyarakat (direct strategi) dan strategi tidak langsung pelayanan kepada masyarakat (indirect or delegated strategy). 3. Kemukakan cara-cara penyediaan pelayanan publik yang dapat dilakukan ! Jawaban : Penyediaan pelayanan publik dapat dilakukan melalui tuju cara berbeda yakni : a. Asas Kesukarelaan (Voluntarism) Setiap orang dengan kesukarelaannya dapat menyediakan pelayanan publik, azas kesukarelaan ini biasanya diterapkan pada masyarakat tradisional. Kelemahan dari Voluntarism ini adalah seringkali tidak pasti dan tidak dapat diandalkan dalam masyarakat modern. b. Market Place Penyediaan pelayanan publik melalui Market place yang dilakukan oleh pengusaha swasta tentunya memperhitungkan beberapa keuntungan pribadi. Bagi warga mampu / kaya tidak masalah dengan market Place karena dia akan mendapatkan bang sesuai yang diinginkan, akan tetapi bagi warga menengah ke bawah akan keberatan dengan cara ini. c. Eksternal Pemasok (External supplier) Apabila pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi suatu barang tertentu, pemerintah dapat mengundang Lembaga Internasional atau Pengusaha asin guntuk mengisi kekosongan barang / jasa dimaksud. Kelemahan cara ini adalah adanya ketergantungan dari lambaga / pengusaha asing dimaksud. d. Negeri Lainnya Pemerintah (Other domestic government) Cara Penyediaan layanan publik ini adalah bahwa otoritas public dapat membiarkan orang lain / agen federal menyediakan barang publik tertentu. Agen federal dapat mendelegasikan kepada pemerintah daerah / lokal, namun cara ini dirasa sangat rumit. e. Perusahaan Pemerintah (Public enterprise) Perusahaan Pemerintah (BUMN) dapat menyediakan pelayanan publik bagi barang / jasa tertentu secara khusus misalkan PJKA menyediakan peralatan perkeretaapian. f. Kontraktor Swasta (Private contractors) Kontraktor swasta dapat menyadiakan pelayanan teradap barang dan jasa pubilk, dengan memperhatikan pembiayaan dan keuntungan yang tidak berlebihan. g. Ketiga sektor Organisasi ( Third sector organizations) Agar Pemerintah tidak dipusingkan dengan manajemen layanan publik, akan tetapi penyediaan barang dan jasa publik tetap berjalan lancar maka pemerintah dapat mengandalkan kepada Pengusaha swasta, Publik perusahaan (BUMN) dan Market Place dengan aturan yang telah ditetapkan. 4. Kemukakan peran NMP dalam perkembangan manajemen pelayanan publik ! Jawaban : Peran NPM dalam perkembangan manajeman pelayanan publik : Salah satu tujuan pelayanan publik adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila pelaksanaan program pembangunan pro rakyat dan berdampak positif bagi masyarakat. Dalam sejarah perkembangan anggaran sektor publik, pendekatan yang paling banyak digunakan adalah anggaran tradisional, namun dalam pelaksanaannya dijumpai banyak kelemahan yang cendrung mengutamakan system dan prosedur, belum berorientasi pada kinerja. Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistim manajemen terdisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan New Public Management (NPM). Model NPM berpokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma NPM menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender. Salah satu model pemerintahan di era NPM adalah model pemerintahan yang diajukan oleh osbome dan gaebler sebagai berikut : a. Pemerintah katalis, Dalam hal ini pemerintah memfokuskan diri pada pemberian arahan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahakan pada pihak swasta dan/atau sektor ketiga (lembaga swadaya masyarakat dan non profit lainnya). b. Pemerintahan milik masyarakat memberdayakan masyarakat dari pada melayani. Pemerintahan ini berkewajiban memberikan kewewenangan kepada masyarakat agar mereka mampu menolong dirinya sendiri (self-help community). c. Pemerintah yang kompetitif, Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkat kualitas pelayanan. d. Pemerintah yang digerakan oleh misi, Bahwa pelaksana pemerintahan diatur dengan misi untuk mencapai tujuan. e. Pemerintah yang berorientasi hasil, Semakin kompleks masalah yang dihadapi pemerintah, semakin besar pula dana yang dialokasikan. Kebijakan seperti ini kelihatannya logis dan adil, tapi yang terjadi adalah unit kerja tidak punya insentif untuk memperbaiki kinerjanya. Justru, mereka memiliki peluang baru, semakin lama permasalahan dapat dipecahkan, semakin banyak dan yang dapat diperoleh. Pemerintah wirausaha berusaha mengubah untuk penghargaan dan insentif itu, yaitu membiayai hasil dan bukan masukan. Pemerintah wirausaha akan mengembangkan suatu standar kinerja yang mengukur seberapa baik suatu unit kerja mampu memecahakan permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Semakin baik kinerjanya semakin banyak pula dana yang akan dialokasikan untuk mengganti semua dana yang telah dikeluarkan oleh unit kerja tersebut. f. Pemerintah berorientasi pada pelanggan memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. Dengan cara seperti ini, pemerintah tidak akan arogan tetapi secara terus menerus akan berupaya untuk lebih memuaskan masyarakat. g. Pemerintah wirausaha, Cara ini pemerintah mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. Pemerintah wirausaha dapat mengembangkan beberapa pusat pendapatan, seperti : BPS dan BAPEDDA yang dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian, pemberian hak guna usaha kepada pengusaha dan masyarakat, penyertaan modal, dam lain-lain. h. Pemerintah antisifatif, Dalam pemerintahan ini selalu berupaya mencegah daripada mengobati permasalahan yang dihadapi dan berupaya keras untuk mengantisipasi masa depan. i. Pemerintah desentralisasi, Dewasa ini seiring perkembangan teknologi dan keinginan masyarakat sudah semakin kompleks, sehingga pengambilan keputusan harus digeser ketangan masyarakat, asosiasi-asosiasi, pelanggan, dan lembaga swadaya masyarakat. j. Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar, Manajemen pemerintahan yang mengimplementasikan pemikiran NPM ini sangat berorientasi pada jiwa dan semangat kewirauasahaan, maka manajemen publik baru ditubuh pemerintah dapat disebut sebagai manajemen kewirausahaan yang berorientasi pasar, yang beroriantasi pada hasil kerja. Dari beberapa hal di atas jelas bahwa peran NPM dalam perkembangan manajemen pelayanan publik yaitu mengubah paradigma dari organisasi tradisional yang mengutamakan sistim dan prosedur menjadi organisasi yang modern yang berorientasi pada kinerja dan hasil kerja. 5. Kemukakan beberapa prinsip yang ditawarkan oleh NPS yang dapat dimanfaatkan peran dalam perkembangan manajemen pelayanan publik ! Jawaban : Manfaat penting yang ditawarkan oleh NSP sehingga dapat dimanfaatkan dalam perkembangan manajemen publik meliputi : a. Standar etika untuk pelayanan publik harus jelas. Pegawai Negeri perlu tahu prinsip-prinsip dasar dan standar mereka diharapkan untuk berlaku untuk pekerjaan mereka dan di mana batas-batas kebohongan perilaku yang dapat diterima. misalnya dalam bentuk kode etik, dapat mencapai hal ini dengan menciptakan pemahaman bersama antara pemerintah dan dalam masyarakat luas. b. Standar etika yang harus tercermin dalam kerangka hukum Kerangka hukum adalah dasar untuk mengkomunikasikan standar wajib minimum dan prinsip-prinsip perilaku bagi setiap Pegawai Negeri. Hukum dan peraturan bisa menyatakan nilai-nilai fundamental dari pelayanan publik dan harus menyediakan kerangka kerja untuk bimbingan, tindakan penyelidikan, disiplin dan penuntutan. c. Pedoman Etika harus tersedia bagi Pegawai Negeri Bimbingan dan internal mekanisme konsultasi harus disediakan untuk membantu pegawai negeri menerapkan standar etika dasar di tempat kerja. d. Pegawai Negeri harus tahu hak dan kewajibannya ketika mengekspos kesalahan. Pegawai Negeri perlu tahu apa hak dan kewajibannya dan harus mencakup aturan dan prosedur yang jelas bagi para pejabat untuk mengikuti, dan rantai formal tanggung jawab. Pegawai Negeri juga perlu tahu apa perlindungan akan tersedia untuk mereka dalam kasus mengekspos kesalahan. e. Komitmen politik untuk etika harus memperkuat etika Pegawai Negeri. Para pemimpin politik bertanggung jawab untuk menjaga standar yang tinggi kesopanan dalam pelaksanaan tugas resmi mereka. Komitmen mereka ditunjukkan dengan contoh dan dengan mengambil tindakan yang hanya tersedia pada tingkat politik. f. Proses pengambilan keputusan harus transparan dan terbuka untuk pemeriksaan. Pengawasan publik harus difasilitasi oleh proses transparan dan demokratis, pengawasan oleh legislatif dan akses terhadap informasi publik. Transparansi harus lebih ditingkatkan dengan langkah-langkah seperti sistem pengungkapan dan pengakuan atas peran media aktif dan independen. g. Harus ada pedoman yang jelas untuk interaksi antara sektor publik dan swasta. Aturan yang jelas mendefinisikan standar etika harus mengarahkan perilaku pegawai negeri dalam berurusan dengan sektor swasta, misalnya mengenai pengadaan publik, outsourcing atau kondisi kerja umum. h. Para manajer harus menunjukkan dan mempromosikan perilaku etis. Manajer memiliki peran penting dalam hal ini dengan menyediakan kepemimpinan yang konsisten dan melayani sebagai model peran dalam hal etika dan melakukan dalam hubungan profesional mereka dengan para pemimpin politik, pegawai negeri lain dan warga negara. i. Manajemen kebijakan, prosedur dan praktek harus mempromosikan perilaku etis. Manajemen kebijakan dan praktek harus menunjukkan komitmen organisasi untuk standar etika. j. Kondisi pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya manusia harus mempromosikan perilaku moral atau etis. Kondisi kerja pelayanan publik, seperti prospek karir, pengembangan pribadi, remunerasi yang memadai dan kebijakan manajemen sumber daya manusia harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perilaku etis. k. Mekanisme akuntabilitas yang memadai harus di tempat dalam pelayanan publik. Akuntabilitas harus fokus baik pada kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip-prinsip etis dan pada pencapaian hasil. Mekanisme akuntabilitas dapat internal ke lembaga serta pemerintah secara luas, atau dapat diberikan oleh masyarakat sipil. l. Prosedur dan sanksi harus ada untuk menangani kesalahan. Mekanisme untuk deteksi dan investigasi independen melakukan kesalahan seperti korupsi adalah bagian penting dari infrastruktur etika. Hal ini diperlukan untuk memiliki prosedur yang handal dan sanksi yang tegas.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Silahkan berpendapat asal santun, ok